Sosialis Australia Tolak Rencana Pusat Suaka di Timor Leste

8 Juli 2010 -- Berdikari -- Aktivis partai Aliansi Sosialis (Socialist Alliance – SA) di Australia menolak rencana PM Julia Gillard untuk membangun pusat pemrosesan suaka regional di Timor Leste.
Kandidat SA dari Perth, Alex Bainbridge, menggambarkan bahwa rencana menampung pencari suaka Australia di Timor Leste bukan didasarkan atas belas kasihan dan keadilan, sebagaimana dikatakan oleh PM tersebut, melainkan untuk mendorong pemenjaraan lebih banyak lagi.
“Kebijakan yang sesungguhnya kita butuhkan adalah yang berdasarkan belas kasihan dan rasa keadilan – yakni menempatkan mereka di tengah-tengah komunitas [masyarakat] Australia,” kata Bainbridge.
“Fakta sederhananya, pemenjaraan adalah pemenjaraan – apakah pemenjaraan itu di Pulau Christmas atau Leonora, Timor Leste atau Nauru,” tambahnya.
“Bagi rakyat biasa di negeri ini yang berupaya menentukan mana kebijakan yang harus didukung, kita harus dipandu oleh sebuah prinsip dasar: jangan harap ada keadilan untuk dirimu kecuali kau memperjuangkan keadilan untuk orang lain. Itu artinya kita harus menerima para pencari suaka.”
Bainbridge juga akan secara langsung terlibat mengorganisir aksi protes terhadap Gillard di kota Perth pada hari Jumat (9/7) besok.
PM Julia Gillard sendiri tampak semakin menarik diri dari rencana ini yang dilontarkannya pada 6 Juli lalu.
Dalam sebuah wawancara Gillard menyatakan ia tidak bermaksud menetapkan Timor Leste sebagai tempat pemrosesan suaka.
Ketika ditanya di mana pusat pemrosesan yang direncanakan, ia menjawab: “Ini harus ditentukan melalui kerjasama dengan negara-negara tetangga kita.”
Di Timor Leste usulan ini menjadi suatu perdebatan politik.
Presiden Timor Leste Ramos Horta yang posisinya seremonial menyatakan membuka diri atas usulan PM baru Australia tersebut.
Presiden Ramos Horta diberikan kepercayaan oleh Perdana Menteri Xanana Gusmao untuk memimpin perundingan tentang persoalan ini dengan Australia.
Gusmao menyatakan masih menanti usulan yang lebih detail dari pemerintah Australia.
Kepada jaringan TV Australia ABC Ramos Horta menyatakan “bila kami akan melakukannya, maka itu berdasarkan atas rasa kemanusiaan kami, kehendak kolektif kami untuk menolong mereka yang sengsara dan melarikan diri dari pemburuan.”
“Saya tak akan membalikan badan terhadap mereka yang melarikan diri dari kekerasan di Afghanistan atau di mana pun, tapi itu hanya untuk sementara.”
Ia menyatakan tak akan tawar menawar dengan pemerintah Australia mengenai biaya, tapi Timor Leste harus dibayar untuk menyediakan makanan, rumah, pakaian dan obat-obatan bagi para pencari suaka.
Di lain pihak, tokoh parlemen Timor Leste dari Fretilin, Jose Teixeira, menolak usul itu dan menyatakan bahwa yang berhak menentukan bukanlah Presiden Ramos Horta.
Menurut Teixeira kebanyakan politikus di Timor Leste secara umum menolak usulan itu, meskipun secara detil belum ada penjabarannya.
“Kalau untuk menciptakan lapangan kerja, saya lebih memilih pengembangan industri pariwisata, bukannya industri penjara dan pusat pemrosesan pencari suaka,” katanya.
Hal senada dituangkan dalam pernyataan sikap sebuah kelompok masyarakat sipil Timor Leste yang berhaluan kiri, Luta Hamutuk, tertanggal 7 Juli 2010.
Pernyataan itu menilai pemerintah Australia secara tak langsung mengusir para pencari suaka ke tempat lain yang bukan tujuan mereka, apalagi ke negeri yang telah memiliki banyak problem sosial dan ekonominya sendiri.
Luta Hamutuk juga tak setuju dengan pernyataan Presiden Ramos Horta di Jawa Pos yang menyatakan bahwa ia telah memberikan “lampu hijau” kepada kebijakan pemerintah Australia ini
Untuk itu Luta Hamutuk “mengingatkan Presiden Republik untuk berpikir lebih cermat sebelum mengambil keputusan yang dapat merugikan kepentingan nasional.”
Menutup pernyataannya, Luta Hamutuk menyerukan seluruh rakyat Timor Leste dan Australia untuk menolak “kebijakan yang rasis” ini.